“Mengapa kita perlu belajar perbedaan, kesetaraan dan harmoni?” Tanyaku pada siswaku bulan lalu.

Salah seorang memberikan jawaban bahwa “Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragam, untuk itu perlu kita mengahargai perbedaan. Salah satu wujud penghargaan tersebut yakni dengan mengakui kesetaraan. Tanpa adanya pengakuan tersebut, tentu tidak akan tercipta kehidupan yang harmoni.”

Saat itu topik yang sedang kami bahas adalah “Diferensiasi Sosial”. Adapun yang menjadi bagian dari “Diferensiasi Sosial” tersebut diantaranya ras, etnis, agama, klan, profesi dan gender.

Nah, salah satu yang tidak lupa kami bahas dari “Diferensiasi Sosial” saat itu adalah tentang gender. Bahwa manusia  sejak semula diciptakan berbeda antara pria dan wanita. Tetapi walaupun berbeda namun keberadaannya setara.

Singkatnya, pria dan wanita tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi, sesungguhnya tidak ada kamusnya untuk merendahkan seseorang karena identitas gender.

Tapi permasalahannya, mengapa dalam catatan sejarah kehidupan manusia, kita menemukan diskriminasi terhadap wanita? Bahkan tidak jarang terjadi kekerasan pada wanita?

Dalam beberapa budaya masyarakat memang sering kita menemukan adanya anggapan bahwa wanita itu adalah kelas dua. Sehingga hal tersebut menjadi pintu masuk terhadap diskriminasi dan perilaku yang tidak adil terhadap wanita.

Seiring perjalanan waktu, ketika HAM dan demokrasi semakin marak dibahas, secara perlahan semakin marak perjuangan emansipasi wanita. Tetapi perjuangan ternyata belum selesai. Pekerjaan rumah masih banyak. Kekerasan terhadap perempuan juga masih marak terjadi hingga saat ini.

Dalam webinar “Kampus Merdeka dari Kekerasan Berbasis Gender” yang diselenggarakan Pusat Pembinaan Karakter (Puspeka) Kemdikbud RI (28/11/2020), seorang narasumber dari Komnas Perempuan (Alimatul Qibtiah) menyampaikan tentang data kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

Setelah melihat data tersebut kita tentu menyadari bahwa di masyarakat kita ternyata masih tinggi Kekerasan Berbasis Gender. Dan perlu dicatat bahwa data tersebut adalah data yang dilaporkan. Pertanyaan, bagaimana dengan data yang tidak dilaporkan masyarakat? Tentu kita dapat menyimpulkan Kekerasan Berbasis Gender tersebut sebenarnya masih jauh dari angka-angka tersebut.

Untuk itu, narasi Anti Kekerasan Berbasis Gender (AKBG), sosialisasi dan kampanye AKBG, menjadi sangat penting dan genting untuk digalakkan. Tetapi tidak boleh berhenti hingga tataran narasi, sosialisasi dan kampanye. Harus sampai pada tingkat membangunkan kesadaran semua unsur masyarakat.  Karena ini adalah tugas bersama. Semua harus bersinergi mendukung dan menjalankannya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hendarman, Kepala Puspeka Kemdikbud RI, bahwa kita harus bergerak bersama melawan Kekerasan Berbasis Gender tersebut. Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Maria Ulfah Anshor (Komisioner Komnas Perempuan) bahwa ini adalah tanggung jawab semua pihak.

Untuk itu, kita masing-masing harus memainkan peran kita. Tentu kita semua dapat memulainya dari diri sendiri, keluarga, komunitas, hingga masyarakat kita berada. Sebab Kekerasan Berbasis Gender sesungguhnya tidak jauh dari tempat kita berinteraksi seperti pada paparan Ibu Maria Ulfah pada webinar (21/11/2020).

Sementara Giselle Tani Pratiwi (Psikologi Anak dari Yayasan Pulih) menyampaikan “Mulailah dari kebiasaan yang baik dalam relasi, membiasakan saling menghormati, menghargai satu sama lain, dan membiasakan hal ini dalam lingkup pendidikan.”

Dengan demikian masalah Kekerasan Berbasis Gender dapat teratasi. Kesetaraan dan harmoni pun tetap tercipta dalam masyarakat.

Sumber Referensi : Webinar yang diselenggarakan Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemdikbud RI pada 21/11/2020 dan 28/12/2020 dan media sosial Puspeka.