Sumber gambar: IG @Pelindo3
Ketika duduk di bangku sekolah, tentu kita sering mendengar bahwa Indonesia adalah negeri bahari. Bahkan fakta sejarah mencatat bahwa tidak sedikit kerajaan-kerajaan di nusantara yang bercorak maritim.
Kerajaan tersebut menggantungkan aktivitas perekonomiannya dari perdagangan dan pelayaran. Bukan tak beralasan. Pasalnya, negeri kita wilayahnya didominasi oleh laut yang memiliki sumber daya yang melimpah.
Hebatnya, pelayaran dan perdagangan yang terjadi di masa lalu, bukan saja bersifat lokal, tetapi juga internasional. Dengan posisi yang strategis, posisi silang dunia, menjadi faktor pendukung terwujudnya pelayaran dan perdagangan internasional tersebut.
Sejarah mencatat, bahwa ada ada banyak bangsa dari berbagai penjuru dunia untuk berlayar dan kepentingan berdagang ke negeri kita. Mulai dari India, Arab, Persia, dan bangsa-bangsa dari Eropa. Pelabuhan pun tumbuh sumbur di negeri kita.
Nah, kalau kita bicara data terkini, dari luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km2 ternyata itu terdiri atas 3,25 juta km2 wilayah lautan dan 2,55 juta km2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Bisa dibilang, hanya sekitar 2,01 juta km2 yang berupa daratan.
Artinya apa?
Dengan luas wilayah laut yang demikian, tentu kita memiliki potensi yang sangat besar dari perairan laut kita. Baik itu dari sumber daya yang ada di dalam laut, serta aktivitas perdagangan dan pelayaran yang dilakukan di sana. Seperti yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu.
Bila dikelola dengan baik dan maksimal, maka potensi laut tersebut akan sangat membantu mendukung upaya memajukan perekonomian bangsa dan masyarakat. Setidaknya, cita-cita bangsa yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alinea kedua (masyarakat yang adil dan makmur) berharap dapat terwujud.
Sekedar mengenang kembali, pada awal pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, tepatnya 2014, beliau menggaungkan kembali Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Menurut hemat saya, itu adalah sesuatu yang visioner dan tentu diperkuat oleh fakta sejarah, bahwa kita pernah jaya dalam hal maritim.
Nah, bentuk keseriusan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka sejak awal, pemerintah telah mencanangkan lima pilar berikut.
- Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
- Kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
- Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
- Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan.
- Kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.
Dari lima pilar tersebut, salah satu yang menjadi fokus perhatian saya dalam tulisan ini adalah pilar ketiga. komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
Sebagai wujud komitmen tersebut, salah satu upaya yang sedang dilakukan pemerintah saat ini adalah mengembangkan jaringan pelabuhan terpadu dan terintegrasi. Upaya ini dilakukan tentu untuk memperkuat industri pelabuhan nasional.
Oleh karena itu, pemerintah sedang melakukan proses integrasi BUMN Pelabuhan. Baik itu Pelindo I (yang terdiri atas 16 pelabuhan), Pelindo II (yang terdiri atas 12 pelabuhan), Pelindo III (yang terdiri atas 43 pelabuhan), dan Pelindo IV (yang terdiri atas 24 pelabuhan).
Harapannya, bahwa integrasi Pelindo akan menciptakan sinergi satu BUMN Pelabuhan dengan standarisasi operasional dan proses bisnis yang efisien; meningkatkan kinerja pelabuhan dan memberi dampak pada ekonomi nasional.
Selain itu, integrasi Pelindo juga akan memberikan banyak manfaat besar dalam pengembangan konektivitas maritim, khususnya untuk hinterland. Kemudian, lalu lintas barang antar pulau juga akan makin efisien melalui integrasi hub & spoke yang lebih terkordinasi.
Dengan integrasi Pelindo juga akan bermanfaat secara signifikan kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pelaku industri, BUMN Pelabuhan, dan negara.
Adapun manfaatnya untuk negara: mempermudah koordinasi antara pemerintah dan BUMN. Meningkatkan pendapatan negara melalui deviden dan pajak. Peningkatan investasi lewat klasterisasi bisnis.
Manfaat untuk BUMN pelabuhan: menjadi operator terminal peti kemas terbesar nomor 8 dunia. Efisiensi operasional dan CAPEX. Sumber daya keuangan lebih kuat. Serta potensi “value creation” baru dari klasterisasi bisnis.
Sementara manfaatnya untuk masyarakat dan pelaku industri: efisiensi lalu lintas barang antar pulau. Efisiensi penurunan harga barang yang diangkut. Peluang terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan.
Nah, pada akhirnya, saya ingin menyimpulkan bahwa integrasi Pelindo adalah sebuah keniscayaan. Penggabungan BUMN Pelabuhan akan menjadi langkah yang tepat menyikapi kondisi industri yang semakin pesat dengan kemajuan teknologi informasi serta pandemi covid-19 yang belum berakhir.
Dengan integrasi Pelindo, kita berharap semua pihak akan diuntungkan. Pelindo yang bersatu, masyarakat dan bangsa maju. Jadi kalau ditanya, siapakah yang diuntungkan dengan adanya integrasi Pelindo? Kita semua.
Sumber Referensi dan Gambar:
+ There are no comments
Add yours